BANDARLAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendorong transformasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) lebih mudah, cepat, ramah, dan transparan agar masyarakat nyaman membayar pajak kendaraan.
Begitu penegasan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Rakorda Samsat Provinsi Lampung 2026 di Ballroom Hotel Novotel, Selasa 22 September 2026.
Rakorda mengusung tema ‘Sinergi Kolaboratif untuk Transformasi Layanan Kesamsatan yang Berkelanjutan dan Peningkatan Kepatuhan’.
Mirza sapaan akrab Lampung Rahmat Mirzani Djausal, menekankan pelayanan Samsat menentukan persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Setiap hari sekitar 5.000 warga dilayani di titik-titik Samsat.
“5.000 itu puas, dia akan cerita puas. 5.000 tidak puas, dia akan cerita tidak puas. Sampai akhirnya terbentuk persepsi pelayanan publik,” kata Mirza.
Menurutnya, peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak harus diawali pembenahan kualitas pelayanan pemerintah.
“Kalau kita tidak bicara kepatuhan orang bayar pajak, kita bicara diri kita dulu. Salah kita. Bukan salah masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan aparatur pemerintah adalah pelayan masyarakat. Jika budaya melayani terbentuk baik, ekosistem ekonomi berbagai sektor, seperti pariwisata, UMKM, dan perhotelan akan ikut tumbuh.
“Abdi negara itu pelayan negara, negara tugasnya melayani masyarakat, ya kita pelayan. Bukan disuruh nerima duit, tapi disuruh melayani,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya optimalisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi pembangunan Lampung. Sebagai provinsi pertanian, Lampung tidak memiliki pendapatan asli daerah dari tambang dan hanya didukung PKB.
Lampung memiliki 1.700 km jalan provinsi dengan kebutuhan penanganan Rp43 triliun, sementara kemampuan anggaran pemerintah kabupaten/kota terbatas.
Optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kemampuan pemerintah membiayai pembangunan.
“Jadi teman-teman Samsat, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), kalau malas, kalau tidak mau kerja, korbannya rakyat banyak,” tegasnya.
Ia mendorong Samsat dan Bapenda Lampung tidak bekerja eksklusif, tapi memperkuat kolaborasi dengan desa, kepolisian, dan Jasa Raharja, serta mendorong penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi.
“Ke depan 2027, kalau kita tidak dorong pendapatan, ya, agak susah. Tingkatkan pelayanan, kualitas, evaluasi, sederhanakan birokrasi, dan digitalisasi,” pungkasnya.
Kepala Bapenda Lampung, Saipul mengatakan Rakorda bukan sekadar forum administratif, tapi forum strategis untuk menyatukan perspektif dan merumuskan langkah kolaboratif. (Pemprov Lampung)
